. . .

Agenda Pembuktian Belum Hasilkan Keputusan

image_print

Foto: AYP

SALING BERTAHAN: Sidang Ajudikasi DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanggamus (pemohon) melawan KPU (termohon) agenda pembuktian yang digelar di Kantor Bawaslu Tanggamus belum ada keputusan final, sebab kedua belah pihak masih tetap saling bertahan dengan dasar dan pendapat masing-masing soal bacaleg berinisial AS. 

Sidang Lanjutan Ajudikasi DPC Gerindra vs KPU Tanggamus

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Seperti diketahui, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Tanggamus masih melanjutkan sengketa putusan Komisi Pemilihan Umum setempat ke tahap ajudikasi. Senin (27/8) petang lalu, adalah agenda pembuktian dari DPC Gerindra sebagai pemohon dan KPU Tanggamus sebagai termohon. Namun agenda sidang tersebut belum menghasilkan keputusan final.

Dalam sidang Senin sore kemarin, Ketua Majelis Sidang Ajudikasi adalah Dedi Fernando. Lalu Majelis Sidang adalah Ali Usman, Najih Mustofa, dan Ali Ngaffan.

Pihak pemohon yaitu DPC Partai Gerindra Tanggamus, diwakili Kuasa Hukum Fransiskus Handrajadi dan tim. Sementara
KPU Tanggamus sebagai termohon, dihadiri Ketua KPU Otto Yuri Saputra dan para Anggota yaitu Zulwani, Angga Lazuardi, dan Kasubag Hukum KPU Ali Rahman.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanggamus Ali Usman sekaligus Majelis Sidang Ajudikasi mengatakan, pada sengketa Pemilihan Legislatif 2019 antara DPC Partai Gerindra Tanggamus dengan KPU ini, Bawaslu Tanggamus harus pleno internal dan koordinasi dengan Bawaslu Lampung.

“Untuk putusan kami belum tentukan jadwal pastinya. Sebab kedua belah pihak masih tetap bertahan dengan pendapat masing-masing,” kata Ali Usman, Selasa (28/8) sore.

Dia membenarkan, bahwa agenda ajudikasi yang sudah dilaksanakan Senin kemarin adalah pembuktian kedua belah pihak dan kesimpulan pendapat akhir masing-masing.

Sampai kedua agenda sidang selesai dijalani, Ali Usman menyebutkan, DPC Partai Gerindra Tanggamus sebagai pemohon, tetap meminta agar bakal calon anggota legislatif berinisial AS masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tanggamus.

“Alasan (dari Gerindra), PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi dasar KPU Tanggamus, melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” jelas Ali Usman.

Sedangkan KPU Tanggamus sebagai pihak termohon, tetap menyatakan AS sebagai bacaleg yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dasar itu dikemukakan oleh Anggota KPU Tanggamus, Angga Lazuardy.

“Dasar kami menyatakan AS ke dalam kategori TMS adalah PKPU No. 20 Tahun 2018, Pasal 4 dan Pasal 11. Isinya tentang pakta integritas bagi seseorang yang masuk dalam kategori mantan terpidana korupsi, pedofilia, dan bandar narkoba,” papar Angga Lazuardi. (ayp/hkw)