70 Persen dari 40 Media Online ‎Masuk Pengaduan ke Dewan Pers

‎TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – 70 persen angka pengaduan dari 40 ribu media online yang tergabung dalam naungan Serikat Media Cyber Indonesia (SMSI) terhadap Dewan Pers akhir ini terus meningkat.

‎Hal tersebut atas pemberitaan yang tidak sesuai tugas pokok dan fungsi wartawan, juga mendasar pada tujuan dan kode etik jurnalis yang sebenarnya.‎

Menurut Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendri CH Bangun juga kepala devisi pengaduan pada Dewan Pers, saat menerima kunjungan rombongan wartawan yang tergabung di PWI Kabupaten Tulang Bawangbarat (Tubaba) di ruang rapat utama gedung PWI Pusat pada Kamis (01/03/2018) sekitar pukul 10.30 WIB.

“Akhir ini banyak pengaduan yang masuk di Dewan Pers atas berbagai pemberitaan, 70 persen pengaduannya ditujukan ke media Online, hal itu karena pengelola media online dan wartawannya tidak memahami kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan media cyber bahkan tidak pernah dilatih sebagai wartawan yang profesional, mereka langsung terjun di dunia pers,”kata Hendri CH Bangun kepada serombongan PWI Tubaba, saat dikutif translampung.com.

‎lebih dalam Sekjen PWI Pusat tersebut mengingatkan kepada wartawan Tubaba untuk berhati-hati dalam menjalani profesi wartawan media Online, sebab media tersebut bersentuhan langsung dengan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika melakukan pemberitaan tanpa memahami kode etik jurnalis dan pedoman pemberitaan media cyber, dapat masuk dalam jeratan hukum.

” ‎Media Online ini beda-beda tipis dengan ITE lho…awas hati-hati jika menulis berita, kalau sesuai kode etik dan pedoman pemberitaan dan tujuan pemberitaan yang sesungguhnya tidak ada jeratan hukum, karena media Online itu ketika sudah dimuat aksesnya sangat cepat melalui sosial media, Facebook, Twitter dan lainnya,” katanya.

‎Sejauh ini pihak Kepolisian telah memahami dan mengawasi media cyber, jika terdapat pengaduan yang dilaporkan oleh narasumber atau objek pemberitaan yang tidak sesuai, maka media dan wartawannya bisa terjerat hukum sesuai Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pers. ‎(Dirman)‎

News Reporter