. . .

59 Tower BTS Ditubaba Ilegal, Paisol: Sesalkan Inspektorat Tak Mampu Berbuat

image_print

TRANSLAMPUNG.COM–PANARAGAN.
Menanggapi keberadaan sejumlah 59 dari 77 Tower ‎Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) ‎diduga tidak jelas legalitasnya alias bodong, ‎Kepala Inspktorat Kabupaten setempat Bustam efendi, tidak dapat berbuat banyak tanpa kedua alat bukti.

‎Hal tersebut dikatakannya, hingga sejauh ini pihaknya belum menerima laporan atau dua alat bukti untuk dasar melakukan pemeriksaan terhadap pihak Dinas terkait. Meskipun telah berdampak atas kerugian Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai miliaran rupaih.

Menurut Kepala Inspektorat Bustam efendi, ‎terkait legalitas keberadaan sejumlah bangunan Tower BTS tersebut sebaiknya kedua lembaga itu dapat malakukan koordinasi dan duduk satu mejan dengan Sekda, nanti jika tidak membuahkan hasil siapa yang benar salahnya kedua belah pihak baru inspektorat masuk keranah tersebut, tentunya kami tetap menunggu laporan resmi dari pihak terkait.

‎”  Sangat disayangkan mengapa bisa terjadi hal seperti ini, jika pihak DPRD akan melakukan pemanggilan kepada kedua Dinas terkait saya pun mendukung bahkan jika diberi undangan kami akan hadir, namun sebatas mendengarkan saja. Jujur saya pribadi cukup merasa dibingungkan kenapa bisa terjadi hal sedemikian, sebetulnya jika di telusuri sangat gampang mana kedua belah pihak yang benar.” Kata Bustam, saat dijumpai Translampung.com diruangkerjanya pada (26/7/2018) pukul 12:15 Wib.

Lanjut dia, jika nantinya Inspektorat di minta oleh pimpinan maka kami siap untuk membantu inpestigasi dan pemeriksaan, tentunya itu tetap ‎bedasarkan data yang kita pegang, bahkan pihak prusahaan pemilik Tower pun dapat juga di panggil, artinya kami berharap kepada kedua dinas terkait dapat terbuka dan memberikan ruang inspektorat seluas luasnya.

” Saat mengikuti rapat persiapan menjelang HUT RI-73 di ruang Sekretariat Sekdakap, ‎saya juga sempat mencari pak Lukmansyah Kadis DPM-PTSP ‎untuk mempertanyakan kendalanya, karena persoalan itu masih sepele kita juga siap bantu inpestigasi,  namun kami butuh data dan dokumen yang lengkap mulai dari perijinan, perda, berikut  bukti bayarnya.” katanya.

Terpisah, menanggapi itu Ketua Komisi C DPRD setempat Paisol.,SH menyayangkan atas sikap Inspektorat yang kuran tanggap bak tidak memiliki peranan selaku lnstansi pengawas.

” semua pihak terkait akan kita panggil ke DPRD (30-31/7/2018) mendatang, sebab ini kuat dugaan penyalah gunaan wewenang jabatan, yang telah merugikan Daerah.” Imbuhnya (Dirman)