. . .

59 Tower BTS Bodong Diduga Libatkan Oknum Pejabat Tubaba, Kadis DPM-PPTS: Perbup 22 Mampu Tingkatkan PAD

image_print
TRANSLAMPUNG.COM–PANARAGAN.
Dugaan ketidak jelasan alias bodong terkait perizinan pada 59 dari 77 unit ‎Tower Base Transceiver Station (BTS)‎ di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) beberapa tahun terakhir, selain berdampak atas kerugian penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga melibatkan sejumlah oknum Pejabat setempat.
Ha tersebut bedasarkan data perizinan yang ada di Dinas penanaman modal ‎dan pelayanan perizinan terpadu satupintu (DPM-PPTS) Tubaba pekan lalu baru sejumlah 18 unit Tower BTS, sementara 59 unit Tower tersebut belum diketahui secara jelas legalitasnya. ‎
 
Menurut Kepala Dinas DPM-PPTS Tubaba Lukmansyah‎ mengatakan. Upaya langkah melakukan penertipan terhadap sejumlah Perizinan dan nonperizinan Bupati Kabupaten setempat Umar ahmad.,Sp telah ‎mengeluarkan peraturan Bupati (Perbup) nomor 22 tahun 2018 tentang, pelimpahan kewenangan di bidang perizinan nonperizinan kepada Kepala Dinas‎ DPM-PPTS sejak (2/4/2018) beberapa waktu lalu.
 
‎” Perbup itu juga telah dilengkapi dengan surat keputusan Bupati No B/159/II.17/HK/Tubaba/2018 tentang, pembentukan tim teknis dan sekretariat tim perizinan nonperizinan Kabupaten setempat tahun 2018 yang ditandatangani Bupati pada (9/4/2018) lalu.” Kata Lukmansyah, saat dijumpai Translampung.com diruang kerjanya pada (27/7/2018) pukul 10:45 Wib.
 
Lanjut dia. tentunya hal itu‎ mengacu pada pasal 11 ayat (2) Perbub ‎No 22 tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada kepala Dinas DPM-PPTS, maka perlu penetapan keputusan Bupati terkait pembentukan tim teknis perizinan nonperizinan pemkab Tubaba saat ini.
” Adapun susunan dari sejumah Tim teknis tersebut diantaranya, Pengarah Bupati dan Wakil Bupati, ‎ penanggung jawab Sekretaris Daerah, Ketua Asisten Bidang pembangunan Ekonomi dan Sekretaris Kepala Dinas DPM-PPTS.” Katanya.
 
Sementara itu selain Pengarah, Penanggung jawab, Ketua dan Sekretaris ‎terlibat juga sejumlah Anggota dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD)‎ Pemkab Tubaba diantaranya. Asisten bidang sosial dan pemerintahan, Asisten bidang administrasi umum,‎ unsur bappeda, ‎unsur BPN, unsur badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, unsur DLHD, ‎unsur dinas PUPR, ‎unsur Disdik, unsur Diskes, unsur Dishub, unsur Diskominfo, unsur dinas pertanian, unsur dinas perkebunan, unsur dinas peternakan, unsur dinas perikanan, unsur Diskoprindag, unsur Dispora, unsur dinas Perkimta, Unsur Disdukcapil, unsur Disnaketrans, unsur Bagian tapem, unsur Bagian Hukum, unsur Bidang Perekonomian, Unsur Camat Kepaal Tiyuh, Sekretaris DPM-PPTS, Kabid penanaman modal DPM-PPTS, dan Kabid informasi DPM-PPTS.
 
” Sedangkan untuk susunan sekretariat tim teknis perizinan nonperizinan itu diketua oleh, Kepala bidang pengawasan pengendalian dan pengaduan, Sekretaris. Kepala bidang perizinan dan Anggota Kepala bidang penanaman modal juga Kepala bidang informasi promosi dan pengelolaan data. Dengan telah terbitnya Perbup‎ ini kita berharap selain dapat melakukan penantaan administrasi perizinan non perizinan juga mampu memberikan peningkatan PAD kedepannya.” Imbuhnya 
‎Bedasar pantauan Tranlampung selama ini, kepengurusan perizinana pendirian Tower BTS tersebut kuat dugaan adanya keterlibatan mavia atau oknum pejabat yang telah menyalahi wewenang jabatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri. ‎(Dirman)

 

error: Content is protected !!