. . .

59 Dari 77 Tower BTS Ditubaba Ilegal, Oknum Terkait Diduga Perkaya Diri Pribadi

image_print

‎TRANSLAMPUNG.COM–PANARAGAN.
Sejumlah 59 dari 77 ‎Menara Tower Telkomunikasi BTS Se-Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) diduga tidak memiliki legalitas perizinan resmi alias bodong, dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan satu pintu terpadu (DPM-PSPT) Kabupaten setempat sejak belakangan tahun kemarin.

Hal tersebut diduga sejumah oknum terkait telah dengan sengaja melakukan penggelapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Perizinan retribusi pada sejumlah Tower BTS  Se kabupaten Tubaba selama ini.

Menurut Kepala Dinas DMP-PSPT Kabupaten setempa Lukmansyah menegaskan. Berkaitan dengan berdirinya sejumlah BTS di Kabupaten Tubaba, Kepala tersebut berharap ketegasan Dinas Kominfo untuk menertibkan Tower BTS yang ada.

” Hingga saat ini hanya ada 18 Tower yang berizin lengkap di DPM-PSPT, sementara menurut asusmsi kita bersama Tower tersebut telah mencapai ratusan unit ‎di Tubaba.” Kata Lukmansyah kepada Translampung.com saat dijumpai Diruang kerjanya pada (26/7/2018) pukul 10:15 Wib.

Lanjut dia, langkah yang wajib dilakukan oleh pihak Dinas Kominfo‎ mereka  harus bergandengan dengan Sat Pol PP untuk melakukan pengawasan terhadap Tower BTS yang izinnya sudah tidak berlaku lagi, jika ditemukan hal sedemikian maka dapat diambil tindakan tegas hingga pemutusan sementara.

“‎ Awal bulan Agustus 2018 ini, saya  akan surati seluruh Camat untuk meminta pendataan Tower BTS di setiap Tiyuh, sehingga dapat kita ketahui jumlah rillnya, tentunya  salah satu upaya kita dapat meningkatkan PAD Tubaba masa mendatang.” Katanya.

Menanggapi hal itu Kabid Postel dan Komunikasi‎ Diskominfo Purwanto mengatakan. bedasarkan dokumen yang ada selama ini telah terdata sejumlah 77 Tower BTS dengan Legalitas perizinan resmi dan lengkap dari DPM-PSPT juga Dishub sejak tahun 2009-2010 lalu.

‎” jika dilihat dari dokumen pelimpahan seharusnya Dinas DMP-PSPT kala itu yang masih di jabat oleh Marwan, memiliki data dokumen perizinan lengkap ‎berkaitan dengan 77 dokumen yang telah di serahkan di Kominfo sejak zaman Dishub 2009.” Imbuhnya.

Bedasar pantauan Translampung.com ‎dilapangan diduga puluhan tower berdiri tegak di Bumi Tubaba kangkangi peraturan daerah, yang dilegalkan oleh sejumlah oknum terkait demi perkaya diri pribadi hingga berbuntut penurunan PAD, tentunya pihak DPRD wajib mendalami dugaan penyimpangan tersebut.( Dirman)