. . .

59 BTS Diduga Ilegal Oknum Terkait Saling Lempar Seakan Tidak Gentar Dengan KPK RI

image_print

TRANSLAMPUNG.COM–PANARAGAN.
Meski‎ telah mendapat perhatian dari Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Satgas Korsupgah) Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Adlinsyah M.Nasution, ‎terkait carut marut perizinan sejumlah 59 dari 77 unit Tower Base Transceiver Station (BTS)‎ yang tersebar di 9 Kecamatan Se-Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung,  Oknum terkait saling lempar tanggung jawab, seakan tidak gentar terhadap Lembaga Pemberantas Korupsi.

Hal tersebut setelah satu diantara oknum pejabat Eks Kepala Dinas Penanaman Modal ‎dan pelayanan perizinan terpadu satupintu (DPM-PPTS)‎ Marwan aziz menyatakan tidak memiliki dosa dan kesalahan terkait perizinan sejumlah Tower BTS yang sedang ramai di bicarakan.

Menurut Marwan, dirinya menjabat di DPM-PPTS sejak tahun 2016 hingga 2018 awal, selama itu dia akui hanya menerima pengajuan baik dari pengusaha pun oknum LSM juga  ANS untuk melakukan perijinan pemabangunan sejumlah 10 unit Tower.

” Saat itu saya hanya mengeluarkan izi pembangunan 10 saja, yang langsung dengan saya itu ada 5 Tower, sementara 4 Tower pengajuan oknum LSM dan 1 Tower pengajuan Oknum ASN Dinas PUPR Tubaba, itu semua legalitasnya jelas, namun letak lokasi 10 bangunan Tower nya saya lupa.‎ Pastinya ini bukan dosa saya melaikan kesalahan Lukmasyah dan pajril Kadis Kominfo.” Kata Marwan saat dihubungi Translampung.com Via telpon pada (30/7/2018) pukul 16:35 Wib.

Sementara itu, Menurut Kepala DPM-PPTS yang baru menjabat 3 bulan terakhir Lukmansyah menjelaskan, selama dirinya menjabat di Dinas tersebut dia menemukan data perizinan sejumlah 18 unit Tower dari 77 yang tersebar di kabupaten setempat.

” Sejak saya menjabat di Dinas ini saya belum pernah memberikan surat Perizinan kepada pemohon pembangunan Tower, ini ada data lama sejumlah 18 Tower saja yang berizin lengkap di DPM-PSPT, sementara menurut asusmsi kita bersama Tower tersebut telah mencapai ratusan unit ‎di Tubaba.” Kata Lukmansyah saat dijumpai Diruang kerjanya pada (26/7/2018) pukul 10:15 Wib beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu Kabid Postel dan Komunikasi‎ Diskominfo Purwanto mengatakan. bedasarkan dokumen yang ada selama ini telah terdata sejumlah 77 Tower BTS dengan Legalitas perizinan resmi dan lengkap dari DPM-PSPT juga Dishub sejak tahun 2009-2010 lalu.

‎” Bedasarkan dokumen pelimpahan seharusnya Dinas DMP-PSPT kala itu yang masih di jabat oleh Marwan, memiliki data dokumen perizinan lengkap ‎berkaitan dengan 77 dokumen yang telah di serahkan dari Kominfo sejak zaman Dishub 2009.” Katanya.

Terpisah, menanggapi itu kepala ‎Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten setempat Nakhoda menjelaskan. Terkait perizinan dan retribusi itu diluar kewenangan BPPRD. Bahkan terkait atas sejumlah Tower dirinya juga tidak mengetahuinya secara jelas.

‎” Kalau masalah jumlah ataupun proses perizinan itu diluar kewenangan kami. Sejauh iini‎ yang terdaftar di BPPRD hanya 55 tower. Itu yang setiap tahunnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sisanya saya tidak tahu, karena mereka tidak bayar PBB.” Imbuh Nakhoda. (Dirman)