. . .

59 BTS Diduga Bodong Mendapat Perhatian Ketua Satgas Korsupgah KPK RI

image_print

TRANSLAMPUNG.COM–PANARAGAN.
‎Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Satgas Korsupgah) Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Adlinsyah M.Nasution, ‎turut mendorong Daerah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) upaya melakukan optimalisasi atas penerima pajak Daerah Kabupaten setempat.

Hal tersebut setelah menyikapi adanya dugaan penyimpangan perizinan sejumlah 59 dari 77 unit Tower ‎‎Base Transceiver Station (BTS)‎ tidak sesuai prosedur atau Ilegal, yang berdampak terhadap kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai miliaran rupiah.

‎Menurut Ketua Satgas Korsupgah KPK RI Adliansyah M nasution mengatakan. Menyikapi adanya dugaan kebocoran PAD dari sektor pembangunan BTS di Tubaba, pihaknya akan mendorong daerah tersebut untuk dapat melakukan optimalisasi atas penerima pajak daerah. ‎

” Ini salah satu program pencegahan korupsi sektor strategis, khususnya penerimaan Pajak Daerah. Intinya KPK akan mendorong daerah melakukan optimalisasi penerimaan pajak, SPT, PBB, BPHTB, Hotel, Restaurant, Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Walet,  juga Pajak Tower.” Kata Ketua Satgas Korsupgah KPK-RI ‎ Adliansyah, kepada Translampung.com melalui Via Telpon pada (27/7/2018) pukul 18:30 Wib.

‎Lanjut dia, pihaknya berharap upaya memanimalisir adanya kebocoran PAD, pemerintah daerah harus tegas dan segera melakukan pengecekan jumlah tower yang ada di Kabupaten setempat dengan menghitung secara akurat serta sesuai dengan fakta dilapangan secara reall.

” ‎Untuk memastikan adanya kebocoran, terlebih dahulu dilakukan pengecekan jumlah tower, pastikan izinnya apakah masih berlaku, juga pembayaran pajaknya apa sesuai ketentuan yang ada. Bila tidak sesuai ketentuan,  tentunya segera lakukan pengalihan. ‎ Pada prinsipnya KPK akan membantu daerah melakukan penagihan berbagai tunggakan penerimaan pajak dan retribusi. Khusus untuk hotel dan restaurant, KPK meminta daerah dapat memasang alat rekam (tapping box) sehingga setiap harinya diketahui Hak Daerah terkait penerimaan pajak.” Katanya.

Terpisah, menurut kepala Dinas Penanaman Modal ‎‎dan pelayanan perizinan terpadu satupintu (DPM-PPTS)‎ Kabupaten Tubaba Lukmansyah menjelaskan. Sebagai upaya penertiban proses Perizinan dan Non Perizinan, Bupati Tubaba Umar Ahmad,SP telah ‎mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 22 tahun 2018 tentang, pelimpahan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas‎ DPM-PPTS sejak (2/4/2018) beberapa waktu lalu.

‎” Saya baru beberapa bulan menjabat di posisi Kepala DPM- PPTS ini, setiap perizinan yang di keluarkan upaya peningkatan PAD Tubaba, kami akan mengacu pada Perbub ‎No 22 tahun 2018 dan Surat keputusan Bupati No. B/159/II.17/HK/Tubaba/2018.” Imbuhnya (Dirman)

 

error: Content is protected !!