5.000-an Pegawai Non PNS Tanggamus Masuk BPJS Ketenagakerjaan

0
846
views

TRANSLAMPUNG.COM, KOTAAGUNG – Pegawai non PNS/ASN meliputi honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di Pemkab Tanggamus akan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa pemkab memiliki kepedulian terhadap pegawai di luar PNS yang jumlahnya mencapai 5.000 orang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Tanggamus Aswien Dasmie mengatakan, didaftarkannya para TKS menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan lantaran merupakan tanggungjawab pemkab selaku pemberi kerja. Dalam hal ini sudah sesuai dengan instruksi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 109 /2013 tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Perpres ini merupakan amanat dari UU Nomor: 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor: 24/2011 tentang BPJS.

“Mendaftarkan pegawai non PNS ke dalam BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk apresiasi dari pemkab kepada pegawai non PNS. Sebab tanpa mereka, pelayanan publik tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian ini juga merupakan bentuk kepedulian pemkab. Setelah sebelumnya menaikkan insentif kini giliran mendaftarkan pada program jaminan sosial,” ujar Dasmie, kemarin (28/2) siang.

Dia menjelaskan, yang di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan yakni jika pegawai mengalami kecelakaan kerja, baik itu meninggal dunia, cacat seumur hidup maupun rawat jalan. Misalnya ada petugas dinas perhubungan (Dishub) sedang mengatur lalulintas di jalan raya dan kena musibah, yakni ditabrak oleh kendaraan.

“Maka itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sebab saat kecelakaan sedang menjalankan tugasnya,” beber Dasmie.

Saat ini, mantan Kepala Dinas Pelayan Terpadu Satu Pintu Tanggamus melanjutkan, jumlah pegawai non PNS yang akan didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sekitar 5.000 orang. Namun dia mengakui, jumlah itu memang belum fixed. Mereka yang didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah pegawai non PNS yang sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) dari Bupati Tanggamus.

Untuk preminya sendiri, pemkab akan menanggung Rp10 ribu/orang/bulan. Biaya tanggungan sendiri sekitar Rp24 juta/orang apabila terjadi kecelakaan kerja. Premi dibayarkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) dari rekening daerah ke BPJS Ketenagakerjaan.

Kerjasama antara Pemkab Tanggamus dengan BPJS Ketenagakerjaan ini, tambah Dasmie, akan diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua belah pihak. Saat ini draft MoU masih dipelajari oleh Bagian Hukum untuk dikoreksi.

“Setelah fixed, barulah nanti dilakukan penandatanganan. Diperkirakan awal Maret sudah terlaksana,” tandas Dasmie.(ayp)