48 Pengawas Sekolah Keberatan di Pungut Biaya Kegiatan Penguatan, Minta DPD RI Carikan Solusi ke Menteri Pendidikan
TRANSLAMPUNG, BANDARLAMPUNG – Keberatan karena dipungut biaya kegiatan penguatan pengawas sekolah/madrasah yang diadakan Ditjen Guru Tenaga Pendidikan (GTK) Kemendikbud RI sebanyak 48 pengawas mengadu ke DPD RI.
Dalam keberatannya, 48 pengawas yang tergabung dalam Assosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Bandarlampung ini. Meminta DPD RI agar memfasilitasi dan menyampaikan aspirasi serta meminta penjelasan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Menindaklanjuti permintaan APSI Kota Bandarlampung tersebut, sebanyak 11 Anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI masa sidang V tahun sidang 2017-2018 menggelar rapat kerja terkait permasalahan biaya kegiatan penguatan pengawas sekolah/madrasah di Kota Bandar Lampung di ruang rapat wali kota, Jumat (25/5).
11 anggota DPD RI itu diantaranya Andi Surya anggota DPD RI asal Lampung dan Fahira Idris Ketua Komisi III DPD RI.
Dari pihak pemkot dihadiri oleh Asisten I Sukarma Wijaya, Plt Bappeda Khaidarmansyah, Kadiskominfo Sahril Alam, dan Inspektur Kota Bandar Lampung Muhammad Umar.
Hadir pula kepengurusan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Provinsi dan Kabupaten Kota di Lampung.
Dalam surat nomor : 04/APSI/-BL/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang biaya kegiatan penguatan pengawas sekolah/madrasah yang dikirim kepada DPD RI, ketua APSI Bandar Lampung Heri Wijaya menyampaikan beberapa hal.
Pertama terkait untuk mengikuti program penguatan kompetensi pengawasan sekolah atau madrasah dengan pola 61 jam pelajaran masih harus dibebani dengan biaya mandiri atau dari pengawas sekolah/madrasah yang bersangkutan.
Pengawas sekolah/madrasah dari kabupaten kota di luar kota Bandar Lampung ada yang harus membayar secara mandiri sebesar Rp3 juta per orang. Untuk itu APSI Bandar Lampung mempertanyakan apakah pengawas sekolah/madrasah harus membiayai sendiri untuk mengikuti program tersebut.
APSI Bandar Lampung juga mempertanyakan apakah para pengawas sekolah/madrasah yang telah atau pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan penguatan pengawas sekolah dengan jumlah jam Diklat sebanyak 358 jam pelajaran harus mengikuti program penguatan kompetensi pengawas sekolah atau Madrasah dengan pola 61 jam pelajaran.
Pungutan di Kota Metro dan Kabupaten Pesawaran tidak disertai dengan adanya edaran berupa surat resmi dari instansi atau penyelenggara kegiatan yang menyatakan tentang biaya yang harus ditanggung oleh pengawas sebagai peserta pelatihan dan ketentuan lainnya melainkan hanya berupa penjelasan lisan.
“Hal ini kami pertanyakan legalitas kegiatan tersebut mengingat semangat good and clean government yang telah dicanangkan oleh pemerintah Jokowi JK,” kata ketua APSI Bandar Lampung Heri Wijaya dalam suratnya.
Anggota DPD RI asal Lampung Andi Surya mengatakan, pihaknya akan berusaha memperjuangan harapan para pengawas untuk mendapatkan pembiayaan dari negara baik pusat provinsi, maupun kabupaten kota.
Ketua komite III DPD RI Fahira Idris menambahkan, dalam undang undang jelas kegiatan ini harus ditanggung negara. Untuk itu pihaknya akan memanggil Menteri terkait untuk membahas persoalan ini. “Ini hampir terjadi diseluruh wilayah Indonsia, saya akan panggil kemendikbud,” kata dia.
Pihaknya pun meminta para pengawas yang sudah membayar dan dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan tersebut dapat ditunda dulu sampai ada hasil pertemuan dengan Kemendikbud.
DPD RI menargetkan sebelum idul fitri persoalan ini sudah ada jalan keluarnya. “Tunggu kabar dari kami karena kami akan panggil dulu menterinya. Harusnya sih sebelum lebaran selesai, kalau pak menteri ada waktu dipanggil kita,” kata dia.
Dia pun mengatakan dana yang sudah dikeluarkan para pengawas untuk diklat tersebut cukup besar dan perlu ditelusuri. “Mereka (pengawas) mau bayar sendiri karena ada yang kebelet (buru-buru), sehingga mereka melaksanakan sendiri. Tapi dananya ini perlu ditelusuri juga, seharusnya ini tanggungjawab pemerintah pusat.
Mudah-mudahan persoalan ini bisa secepatnya dicarikan solusi, ” Kalau kita sih menargetkan kalau bisa selesai sebelum lebaran ini, tapi waktu sudah sangat mepet ditambah lagi banyak libur dan cuti bersama,” tukas anggota DPD RI dapil DKI Jakarta ini. (jef)
News Reporter