. . .

4 Kesepakatan bersama pemerintah kabupaten pringsewu dengan DPRD kabupaten pringsewu

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, PRINGSEWU – Paripurnah dalam rangka 4 kesepatan bersama antara pemerintah kabupaten pringsewu dengan Dprd pringsewu tentang peraturan daerah tahun 2019, bertempat di gedung paripurnah DPRD pringsewu, kamis(29/10).

Yang turut hadir dalam paripurnah Bupati pemkab pringsewu H.Sujadi, 28 anggota Dprd pemkab pringsewu, seluruh kepala OPD pringsewu, kejaksaan, perwakilan polres, perwakilan kodim dan paripurnah langsung di pimpim oleh wakil ketua DPRD kabupaten pringsewu Sagang nainggolan,wakil ketua dua Stiyono

Adapun 4 kesepakatan yang akan di sepakanti antara pemkab pringsewu bersama DPRD kabupaten pringsewu  antara lain. Kesepakatan bersama tentang program pembentukan peraturan daerah tahun 2019,pengesahan tentang rancangan daerah tentang APBD tahun anggaran 2019,pengesahan tentang 2 rancangan peraturan daerah kabupaten pringsewu, penyampai satu rancangan peraturan daerah dan pandangan fraksi-fraksi DPRD kabupaten pringsewu.

Sekretaris dewan kabupaten pringsewu  Budi harianto menyampaikan, hasil dari kesepatan anggota DPRD kabupaten pringsewu tentang peraturan daerah kabupaten pringsewu , persetujuan perogram tentang peraturan daerah kabupaten pringsewu.

Setelah penyampaian hasil kesepakatan peraturan daerah kabupaten pringsewu oleh DPRD pringsewu yang di bacakan oleh sekretaris dewan, wakil ketua Dprd kabupaten pringsewu Sanggang nainggolan langsung mengumumkan ke para anggota dewan untuk setuju atau tidaknya peraturan daerah tersebut. dengan alhasil seluruh anggota dewan menyepakati peraturan daerah kabupaten pringsewu untuk tahun 2019.

Sambutan pemerintah kabupaten pringsewu, Bupati kabupaten pringsewu H.Sujadi mengatakan semoga kesepatan antara pemkab pringsewu bersama Dprd pringsewu yang telah di sepakati ini bisa berjalan dengan semestinya.

“Bagi para kepala OPD yang terkait dengan peraturan daerah yang telah di sepakati ini, agar di jalankan dengan baik sehingga tercipta ketertiban di kabupaten pringsewu ini,” Ujarnya.

Bupati pringsewu menjabarkanTerkait pengesahan Ranperda APBD Pringsewu 2019 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu.

Sebagaimana yang telah kami uraikan pada saat penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 yang lalu, bahwa penyusunan Rancangan APBD ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Kabupaten Pringsewu yang merupakan prioritas dan tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 meliputi 6 prioritas pembangunan yang kita padukan dengan proyeksi pendapatan daerah, di mana prioritas dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selain mendukung tugas pokok dan fungsi OPD juga mendukung 6 (enam) prioritas pembangunan yang telah sama-sama disepakati.

Dengan demikian di dalam APBD Tahun Anggaran 2019 ini telah tersusun struktur APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang kesemuanya seiring dengan adanya tuntutan tugas Pemerintahan dalam rangka mengakomodir ,kepentingan pelayanan terhadap masyarakat kabupaten pringsewu.

Dari berbagai catatan, pertanyaan, saran, masukan serta koreksi yang disampaikan oleh Dewan Yang Terhormat, baik pada penyampaian Pandangan Umum Anggota Dewan dan pada saat Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tentang keterkaitan antara aspek belanja dengan indikator dan tolak ukur kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan, telah dilakukan pembahasan secara transparan dan akuntabel dalam suasana saling memahami  tugas dan fungsi kedua lembaga.

Sejalan dengan perkembangan berbagai kondisi tersebut, baik ekonomi makro nasional, regional dan daerah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penetapan target dan prioritas pembangunan daerah, serta berbagai isu aktual lain yang berpotensi dihadapi pada Tahun 2019, maka secara umum struktur Rancangan APBD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut ,pedapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu selalu berupaya semaksimal mungkin agar penerimaan daerah terus-menerus mengalami peningkatan, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari sumber penerimaan lainnya sehingga dengan naiknya anggaran pendapatan pasti mempunyai korelasi dengan anggaran belanja daerah yang secara langsung akan mengakomodasi kepentingan masyarakat. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa rencana Pendapatan Daerah      Tahun Anggaran 2019 setelah pembahasan menjadi sebesar Rp.1.202.552.896.721,00 (Satu Trilliun Dua Ratus Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) yang pada penyampaian sebelumnya sebesar Rp.1.198.643.184.721,00 (Satu Trilliun Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp.3.909.712.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

Pendapatan Daerah ini terdiri atas Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah pembahasan tidak ada penambahan tetap sebesarRp.87.997.304.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah)

Pendapatan Dana Perimbangan setelah pembahasan  sebesar Rp.874.723.486.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang pada penyampaian sebelumnya sebesar Rp.880.675.340.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sehingga mengalami Penurunan Sebesar Rp.5.951.854.000,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Lima puluh satu Juta Delapan Ratus Lima puluh Empat Ribu Rupiah)

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah pembahasan menjadi sebesar Rp.239.832.106.721,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) yang pada penyampaian sebelumnya sebesar Rp.229.970.540.721,00 (Dua Ratus Dua

Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp.9.861.566.000,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Belanja Secara keseluruhan anggaran Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2019 direncanakan Sebesar Rp.1.241.052.896.721,00 (Satu Trilliun Dua Ratus Empat Puluh Satu Milyar Lima Puluh Dua Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) atau mengalami kenaikan setelah pembahasan sebesar Rp.3.909.712.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) dengan komposisi sebagai berikut:

Belanja Tidak Langsung

Pada APBD Tahun Anggaran 2019 Anggaran Belanja Tidak Langsung telah memperhatikan prinsip Penghematan dan perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai, belanja hibah, bantuan sosial serta bantuan keuangan kepada pemerintah pekon yang terdiri dari Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon,

yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang sebesar 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK dengan mengharapkan dapat tersedia dana yang memadai untuk belanja pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pringsewu.

Adapun Anggaran Belanja Tidak Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2019 setelah dilakukan pembahasan mengalami kenaikan sebesar Rp.30.017.515.465,00 (Tiga Puluh Milyar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang sebelum penyampaian sebesar Rp.694.904.880.361,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) menjadi sebesar Rp.724.922.395.826,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dikarnakan ada kenaikan Gaji 5% dan Gaji CPNS Tahun 2019.

Belanja Langsung

Alokasi Belanja Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2019 guna membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah setelah dilakukan pembahasan mengalami

Penurunan sebesar Rp.26.107.803.465,00 (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang sebelumnya pada penyampaian sebesar Rp.542.238.304.360 (Lima Ratus Empat Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp.516.130.500.895,00 (Lima Ratus Enam Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).Dari uraian diatas bila dibandingkan antara pendapatan daerah dan belanja daerah maka terjadi defisit anggaran sebesar Rp.(38.500.000.000,00) (Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) di Proyeksikan sebesar Rp.40.000.000.000,00 (Empat Puluh Milyar Rupiah), Pengeluaran Daerah Pada Penyertaan Modal Sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan membandingkan antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah terdapat pembiayaan Netto sebesar Rp.38.500.000.000,00 (Tiga  Puluh Delapan Milyar

Lima Ratus Juta Rupiah)  yang akan digunakan untuk menutupi Defisit Anggaran sebesar Rp.(38.500.000.000,00) (Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) maka pada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah). (rls)