. . .

30.859 KPM Terima Rp15,429 M PKH Tahap II

image_print

Foto: AYP

 ANTREAN KPM PKH: Tampak beberapa lokasi anjungan tunai mandiri di wilayah Talangpadang dipadati masyarakat KPM pencairan tahap II PKH.

 

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Sebanyak 30.859 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tanggamus menerima Rp15,429 miliar pencairan tahap II. Pencairan tahap II ini dilakukan bertahap sejak bulan Mei lalu.

Kabid Bantuan Sosial Ismail mengatakan, bantuan PKH sekarang masuk langsung lewat rekening lewat ATM ke setiap KPM. Dengan demikian, saat ini tidak ada lagi pengumpulan penerima.

“Pada pencairan (tahap II) ini, ada 30.859 KPM. Jumlah itu turun dari pencairan tahap I lalu, sebanyak 30.906 KPM. Dan pencairannya langsung ke rekening masing-masing penerima sejak Mei lalu,” jelas Ismail, mewakili Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Rustam, Selasa (17/7) sore.

Ia menyebutkan, dalam pencairan tahap II ini, dana total PKH yang dicairkan adalah Rp15,429 miliar. Dan penerima mendapatkan maksimal Rp500 ribu. Sebab dalam setahun per-KPM dijatah maksimal Rp2 juta.

Dari 30.859 KPM saat ini, Ismail merinci, yakni ibu hamil 812 orang, KPM yang memiliki balita 9.151 keluarga, KPM yang miliki anak pra sekolah 1.269 keluarga, KPM yang miliki anak usia SD 22.961 keluarga, dan KPM dengan anak usia SMP 11.217 keluarga.

“Lalu KPM yang miliki anak usia SMA 6.851 keluarga, lansia 822 orang, dan penerima disabilitas 102 orang dari segala usia yang kondisinya tidak mampu. Semua itu merupakan komponen yang menjadi syarat bagi KPM. Sedangkan syarat utama adalah warga miskin,” terang Ismail.

Pada tiap penerima, bisa saja hanya ada satu komponen atau seluruh komponen ada. Untuk kondisi seperti itu maka batas maksimal penerima Rp2 juta/tahun. Jika diberikan dalam empat tahap pencairan, maka Rp500 ribu per tahap.

Ismail mengaku seluruh penerima sudah tervalidasi di Kementerian Sosial. Sedangkan pemerintah daerah hanya menerima dan mengawasi kondisinya. Hal itu dilakukan oleh pendamping PKH.

“Peran kami tidak ada dalam PKH. Itu semua keputusan Pemerintah Pusat,” tegasnya.

Ismail tak menampik, dinamika yang terjadi selama ini tak sedikit masyarakat yang meminta supaya mendapatkan PKH. Namun tidak bisa dikabulkan. Pengajuan hanya bisa dilakukan oleh pihak pekon dengan memasukkan dalam daftar warga miskin. Selanjutnya data itu dikirimkan ke pusat.

“Lantas Kemensos mengambilnya sambil menginstruksikan pendamping PKH untuk memvalidasi. Jika kondisinya benar miskin, maka diberikan bantuan. Namun begitu juga sebaliknya. Tugas pendamping itu juga cuma validasi kondisi penerima, tidak bisa juga usulkan penerima baru,” tandas Ismail. (ayp/hkw)