. . .

25 Dari 77 Tower BTS Ada Yang Ditandatangani Bupati, Sekda: 77 BTS Legal.

image_print

TRANSLAMPUNG.COM–PANARAGAN.
25 dari 77 unit Tower Base Transceiver Station (BTS)‎ yang tersebar di 9 Kecamatan Se-Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) sejak tahun 2009-2013 yang telah masuk melalui perizinan wilayah Tubaba ditandatangani langsung oleh Bupati.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Herwan sahri.,SH.M.Ap dalam jumpa Pers nya terkait menyikapi dugaan legalitas sejumlah 59 dari 77 Tower BTS yang ramai di beritakan sebelumnya.

Menurut Sekda, ‎dalam jumpa pers tersebut mengatakan. Terkait dengan perizinan hari ini dirinya telah ‎mengumpulkan semua Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, dengan harapan masing-masing kepala satker tersebut dapat memberikan keterangan yang sama.

” Apa yang saya sampaikan saat ini sama dengan data legalitas perizinan yang dimiliki kawan-kawan kepala satker terkait. ‎Pertama, sejumlah 77 izin tower  yang telah di buat benar adanya, dari jumlah tersebut terbagi ada tiga yakni,  pelimpahan dari Lampung utara (Lampura) dan Tulang Bawang (Tuba) sebanyak 35 unit Tower BTS.” Kata Sekda dalam keterangan Pers nya saat dikutip Translampung.com diruang kerjanya pada (31/7/2018) pukul 11:45 Wib.

‎Lanjut dia, satudiantara contoh bangunan Tower saat pelimpahan dari Lampura ‎dibangun dekat kediaman Herman artha, pasar Panaragan jaya Kecamatan Tulangbawang Tengah dan Kelurahan daya murni Tumijajar juga daerah lainnya yang tidak dapat disebutkan secara reall. Kemudian masih ada lagi yang dibangun masa Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) juga ada yang dibangun masa Kabupaten Tubaba dan itu sebelum adanya DPM-PPTS sejumlah 25 untit Tower, artinya sejak tahun 2009-2013  masih jaman pak alwan dan  sebagian masuk zaman pak marwan‎.

‎”  Setelah terbentuk DPM-PPTS tahun 2014 itu ada 17 unit tower‎  BTS yang tergister dengan baik dan itu ada setelah jaman pak lukmansyah saat ini. jadi total pembangunan Tower yang telah melalui perizinan Kabupaten Tubaba mencapai 42 unit Legal adanya berikut pelimpahan dari Lampura dan Tuba 35 unit, total 77 unit Tower resmi izinnya. Artinya, dari sejumlah 77 unit Tower tersebut  yang ramai diberitakan itu saya pastikan tidak ada yang bodong ‎izinnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sebelum ada kantor satu pintu itu Bupati yang menandatangani.” Katanya.

‎Lebih jauh Sekda uraikan, terkait retribusi itu telah berjalan dengan semestinya artinya jika tidak tercatat dalam sistem,  maka tidak akan keluar izinnya apabila pihak terkait tidak melakukan pembayaran..

” Penarikan retribusi itu telah berjalan dengan baik hingga tahun 2015 mencapai angka 339 juta lebih, sehinga pada bulan maret, perbuari 2016 telah keluar keputusan MK banhwa tidak dibolehkan lagi untuk mengambil retribusi  dari menara tower karena bertentangan dengan UU 1945, namun kita tetap cari dan berhasil di 2016 kita mendaptkan 30 juta lebih dan 2017 dapat 29 juta lebih.” Imbuhnya.

Hingga berita ini dilangsirkan juga bedasar pantauan Translampung.com di lokasi, seluruh keterangan legalitas perizinan sejumlah 77 unit Tower tersebut di jelaskan secara lisan, dan tanpa memperlihatkan data yang dimiliki masing-masing satker terkait, secara reall. (Dirman)

 

error: Content is protected !!