‎Talangpadang Teratas dalam Alih Fungsi Lahan Pertanian

0
188
views

TRANSLAMPUNG.COM, KOTAAGUNG – Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Tanggamus menyatakan Kecamatan Talangpadang menduduki peringkat teratas dari 20 kecamatan, dalam alih fungsi lahan pertanian.

Sekretaris DPTPH Tanggamus Djoko Prabowo mengatakan, total keseluruhan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bumi Begawi Jejama ini berkisar 15 persen. Dengan luasan lahan pertanian baku yang ada saat ini adalah 23.080 hektare. Secara garis besar, alih fungsi lahan pertanian mulai berangsur membaik.

“Karena bila merunut dari data 2015 lalu, luas lahan pertanian baku berada pada angka 20.643 hektare. Dan dari 20 kecamatan, alih fungsi lahan pertanian terbanyak berada di Kecamatan Talangpadang. Dengan jumlah persentase sekitar 6 persen,” ujar Djoko, kemarin (4/7).

Selain Talangpadang, kecamatan lainnya, yakni Pugung, Gunungalip, Gisting, Kotaagung, dan Wonosobo. Masing-masing kecamatan itu persentase peralihan lahannya pada kisaran 4 persen ke bawah. Dan untuk kecamatan lainnya, hanya di angka nol koma sekian persen.

“Kebanyakan yang area pertanian yang beralih fungsi lahan non komoditi itu, adalah daerah atau kecamatan yang berada di dekat jalan nasional. Ya ada juga di kecamatan yang jauh dari jalan lintas barat (Jalinbar) itu mengalami alih fungsi yang bisa dibilang cukup, yakni di Kecamatan Airnaningan. Tapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan kecamatan yang berada di area Jalinbar,” terang Djoko.

Dia enjelaskan, di masing-masing kecamatan ada luasan lahan pertanian cadangan yang sifatnya tidak bisa diganggu gugat, sekitar 20 persen dari luasan distrik kecamatan itu. Akan tetapi, apa yang di alami Tanggamus tidak sebanding dengan kabupaten tetangga, seperti Pringsewu dan Pesawaran yang alih fungsi lahan pertaniannya lebih tinggi. Dan untuk mencegah semakin meluasnya alih fungsi lahan pertanian, Pemkab Tanggamus sudah membuat Peraturan Daerah (Perda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang membatasi alih fungsi lahan pertanian.

“Kami sudah buatkan Perda LP2B. Dan perda ini mengatur untuk menekan alih fungsi lahan pertanian non komoditi. Dengan demikian, masih bisa meminimalisirnya. Jadi tidak bisa seenaknya menyulap lahan pertanian menjadi bangunan rumah, pertokoan, dan sebagainya. Karena sudah dibuatkan aturannya. (Aturan) itu kami yang membuat. Kemudian diberikan kepada dewan untuk disahkan,” jelas Djoko.

Untuk mengetahui besaran luas lahan pertanian yang ada, DPTPH Tanggamus melaksanakan kegiatan survey luas baku sawah dan pengukuran menggunakan Global Positioning System (GPS). Dengan demikian bisa didapat hasil yang akurat. Akan tetapi, kegiatan tersebut tidak menjadi agenda rutin dalam setahun sekali. Hanya pada situasi dan kondisi tertentu saja dilakukannya. Dan untuk area persawahan yang masuk dalam hutan kawasan, itu tidak dimasukkan ke data.

“Tanggamus merupakan kabupaten yang menopang cadangan beras di Lampung. Jadi ya kami sebisa mungkin untuk tetap mempertahankan itu semua. Kegiatan yang ada selalu kami lakukan untuk menekan adanya perluasan peralihan fungsi lahan pertanian,” tandas Djoko. (ayp)